Amandemen UUD Terancam Gagal? Waketum PKB Ungkap Keraguan

Amandemen UUD: Keraguan dari Wakil Ketua PKB

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengungkapkan keraguannya terhadap terwujudnya wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada periode Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini.

Jazilul menilai, terdapat sejumlah faktor yang menghambat realisasi amandemen UUD. Salah satunya adalah perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi di MPR. Ada perbedaan pandangan yang cukup mendasar di antara fraksi-fraksi di MPR, ujarnya.

Selain itu, Jazilul juga menyoroti terbatasnya waktu yang tersisa dalam masa jabatan MPR periode ini. Masa jabatan MPR ini tinggal satu tahun lagi. Apakah cukup waktu untuk membahas dan mengesahkan amandemen UUD? tanyanya.

Lebih lanjut, Jazilul menekankan pentingnya konsensus nasional dalam melakukan amandemen UUD. Amandemen UUD bukan sekadar urusan politik, tetapi juga menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada konsensus nasional yang kuat, tegasnya.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa MPR masih membuka kemungkinan untuk membahas amandemen UUD. Namun, ia mengakui bahwa terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi.

Bambang Soesatyo juga menekankan bahwa amandemen UUD harus dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Amandemen UUD harus dilakukan dengan matang dan tidak boleh terburu-buru. Kita harus memastikan bahwa amandemen yang dilakukan benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara, pungkasnya.